Badan baru ini diarahkan memperkuat pencegahan karhutla di enam provinsi gambut dengan dukungan ilmuwan, teknologi deteksi dini, MPA, dan program ekonomi masyarakat.
JAKARTA, borneoinfonews.com – Pemerintah menyiapkan badan khusus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove. Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar dari perguruan tinggi serta lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, badan ini akan mengutamakan pencegahan karhutla, terutama di kawasan bergambut.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
BPGMN Fokus pada Pencegahan
Raja Juli mengatakan BPGMN direncanakan berada langsung di bawah Presiden.
Badan tersebut juga akan diisi oleh ilmuwan dan profesional. Pemerintah menyiapkan dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pencegahan serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
BPGMN juga diarahkan mendukung pencegahan karhutla di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut.
Enam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli menyebut pembentukan badan tersebut sekaligus menunjukkan keterbukaan Presiden dalam menerima masukan, evaluasi, maupun kritik dari kalangan ilmuwan.
BRIN Siapkan Deteksi Dini Berbasis AI
Dukungan teknologi menjadi bagian penting dalam rencana kerja BPGMN.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN diminta mendukung badan tersebut, khususnya dalam sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot,” ujar Arif.
Menurut Arif, BRIN selama ini telah melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.
Sistem tersebut akan terus dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih dini.
“Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” katanya.
Pencegahan Dimulai dari Desa
Selain teknologi, pemerintah juga menyiapkan pendekatan berbasis masyarakat.
Arif mengatakan Presiden menekankan pentingnya pencegahan presisi berbasis desa. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut akan dilibatkan dalam upaya tersebut.
Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi salah satu unsur penting dalam pendekatan ini.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sekitar kawasan gambut sebagai bagian dari upaya deteksi dan pencegahan sejak dini.
Teknologi Pemadaman Turut Disiapkan
Diskusi di Istana juga membahas sejumlah teknologi pendukung penanganan karhutla.
Beberapa di antaranya berupa water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.
Teknologi tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya mempercepat respons ketika kebakaran terjadi.
Dengan dukungan sistem deteksi dini, peralatan pemadaman dan masyarakat di tingkat desa, pemerintah ingin memperkuat penanganan sebelum api berkembang menjadi lebih luas.
Mata Pencaharian Masyarakat Jadi Perhatian
Pencegahan karhutla juga tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan pemadaman.
Pemerintah turut membahas kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif mengatakan sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, mata pencaharian masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pengelolaan gambut.
“Solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Menurut Arif, pilihan komoditas juga perlu disesuaikan dengan jangka waktu pemanfaatannya.
Sagu dibahas sebagai salah satu alternatif jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun.
Sementara itu, kopi menjadi salah satu pilihan jangka menengah. Tanaman hortikultura dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan jangka lebih pendek.
“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih delapan tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” lanjut Arif.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan gambut dan mangrove.
Pendekatan tersebut akan menggabungkan dukungan ilmuwan, teknologi deteksi dini, peran masyarakat desa, MPA, peralatan pemadaman serta penguatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan gambut.
(bin/ip)
