Banjarmasin, Borneoinfonews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting bertajuk Obrolan Pagi Seputar Inflasi (HLM OPSI) di salah satu kedai kopi di Banjarmasin, Kamis (24/7/2025). Pertemuan ini digelar sebagai bentuk respons terhadap dinamika harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok, terutama gas LPG 3 kilogram atau gas melon.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Sarifuddin, selaku Ketua Pelaksana Harian TPID Kalsel. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan KPw Bank Indonesia, DJPb, BPS, Bulog, BPKP, BMKG, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda Kalsel, serta sejumlah instansi strategis lainnya.
Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Farhan, mengungkapkan bahwa kelangkaan gas melon menjadi salah satu isu utama dalam diskusi tersebut. Menurutnya, distribusi sempat terganggu akibat libur panjang dan kendala teknis di lapangan, namun kini mulai membaik.
“Pemerintah provinsi telah meminta kepada para bupati dan wali kota untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif agar distribusi gas melon tepat sasaran,” tegas Farhan.
Farhan juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gas melon sebesar Rp25.000 melalui surat edaran resmi, lengkap dengan sanksi bagi pelanggar.
“Kebijakan ini patut diapresiasi sebagai contoh konkret pengendalian di tingkat daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pihak Pertamina dan Hiswana Migas turut menjelaskan kondisi distribusi LPG 3 kg di lapangan. Pertamina bahkan menyarankan agar pemerintah daerah segera mengeluarkan surat edaran yang mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan gas subsidi.
“Konsumsi gas melon masih belum tepat sasaran. Faktanya, kelompok masyarakat desil 4 ke atas masih banyak yang menggunakan gas bersubsidi,” kata Farhan mengutip pemaparan dari Pertamina.
Sebagai upaya jangka panjang, TPID Kalsel mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, yang salah satunya akan dijalankan oleh BUMD Bangun Banua. Divisi khusus pangan direncanakan segera dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan dan distribusi bahan pokok secara terukur.
Untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas daerah, pelatihan capacity building akan digelar pada 28–29 Juli 2025 di Jakarta, dengan melibatkan seluruh TPID kabupaten/kota se-Kalsel. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Bank Indonesia bersama Pemprov Kalsel.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap distribusi energi subsidi, khususnya gas melon, dapat tepat sasaran dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” tutup Farhan.(bin)
