WALHI meminta KLH/BPLH mengungkap nama perusahaan, lokasi konsesi, luas kebakaran, hingga perkembangan penanganan hukum agar investigasi karhutla dapat diawasi publik.
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka data 335 perusahaan yang sedang diinvestigasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterbukaan tersebut dinilai penting agar proses investigasi berjalan transparan, akuntabel, dan dapat diawasi masyarakat.
Desakan itu disampaikan WALHI Kalsel melalui siaran pers tertanggal 3 November 2026. Organisasi lingkungan tersebut juga mengingatkan agar pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengenai dugaan pihak yang sengaja membakar lahan untuk merusak citra pemerintah tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni penegakan hukum atas kebakaran, khususnya di wilayah konsesi perusahaan.
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui perusahaan yang sedang diperiksa, lokasi kebakaran, luas area terdampak, serta perkembangan penanganan masing-masing kasus. Menurutnya, angka 335 perusahaan harus disertai kejelasan tindak lanjut dan pertanggungjawaban hukum.
WALHI menilai KLH/BPLH perlu mempercepat penanganan perkara dengan mengoptimalkan instrumen hukum lingkungan hidup. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui sanksi administratif, gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan dan ganti kerugian, maupun proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana. Penegakan hukum juga harus menelusuri penyebab kebakaran, pola kejadian, serta kemungkinan kelalaian atau kesengajaan pemegang konsesi.
Dalam tuntutannya, WALHI Kalsel meminta pemerintah membuka identitas perusahaan beserta lokasi konsesi, luas area terbakar, hasil verifikasi lapangan, dan perkembangan penanganan hukum. Mereka juga mendesak percepatan penegakan hukum, pemulihan lingkungan, penghitungan kerugian ekologis, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan investigasi karhutla.
Raden mengingatkan bahwa kritik masyarakat bukanlah ancaman bagi citra pemerintah. Menurutnya, kepercayaan publik justru dipertaruhkan apabila negara gagal melindungi lingkungan dan menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. WALHI Kalsel menegaskan penanganan karhutla harus berbasis bukti, transparan, dan tidak tebang pilih agar masyarakat serta lingkungan tidak terus menanggung dampak kerusakan ekologis.
(borneoinfonews/sp)
