BANJARBARU, borneoinfonews.com – Di tengah melandainya jumlah titik api di Kalimantan Selatan, Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya usai. Cuaca panas masih akan berlanjut hingga September, terutama di wilayah timur Kalsel seperti Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tanah Laut, sebagaimana diprediksi BMKG.
Sebelum memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla, Kamis (7/8/2025), Hanif terlebih dahulu melakukan peninjauan udara (flyover), kemudian bersama Gubernur Kalsel, Kapolda, dan Forkopimda. Ia menyatakan bahwa secara umum kondisi di lapangan terkendali, namun masih ditemukan titik asap dari tumpukan stockpile yang berpotensi membesar bila tak segera ditangani.
“Kondisi tanah kita masih cukup basah, jadi kecil kemungkinan terbakar sendiri. Tapi tetap ada potensi dari aktivitas manusia. Presiden menekankan, musim ini tidak boleh ada pembakaran lagi, baik oleh warga maupun korporasi,” tegas Hanif usai apel yang digelar di Lapangan AURI, Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru.
Negara Siap Tindak Tegas
Hanif menegaskan bahwa pemerintah tak hanya berhenti pada sosialisasi dan patroli. Penegakan hukum menjadi prioritas, termasuk terhadap perusahaan pemegang izin konsesi yang terbukti lalai menjaga arealnya.
“Kami sudah menyegel 27 unit usaha di berbagai provinsi. Untuk Kalimantan Selatan, beberapa target sudah masuk radar kami. Prinsipnya jelas: strict liability. Sengaja atau tidak, begitu areal terbakar, wajib bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
Langkah penindakan ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan penuh kepada Kementerian LH dan Polri untuk mengaktifkan semua instrumen hukum dalam mencegah karhutla.
Tekanan Sosial dan Solusi untuk Rakyat
Lebih dari 80 persen titik api, menurut data KLH, terjadi di lahan masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan pola budidaya yang masih menggunakan metode bakar. Karena itu, Presiden meminta para gubernur segera mencari solusi pertanian tanpa bakar.
“Kalau perlu, bantu dengan alat olah lahan. Yang penting jangan dibakar. Masyarakat tetap bisa menanam, tapi dengan cara yang ramah lingkungan. Itu yang sedang kita dorong,” jelas Hanif.
Kalsel Punya Tantangan Khusus
Meskipun wilayah gambut di Kalsel tidak sebesar provinsi lain sekitar 300 ribu hektar, tekanan justru datang dari tingginya kepadatan penduduk. Dengan aktivitas pertanian yang tinggi, maka potensi karhutla tetap besar bila tidak dicegah sedini mungkin.
Sebagai bentuk antisipasi lanjutan, KLH bersama BMKG dan BNPB juga menyiapkan modifikasi cuaca (OMC) apabila situasi memasuki fase siaga penuh. (bin/rasyad)
