Pemprov gandeng OJK dan Satgas untuk mempercepat penanganan dan lindungi masyarakat dari penipuan digital.
BANJARBARU, borneoinfonews.com – Maraknya praktik keuangan ilegal mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan dengan melibatkan lintas lembaga untuk memburu entitas “nakal”.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas PASTI di Kantor OJK Kalsel, Kamis (16/4/2026).
Mewakili Kepala Diskominfo Muhammad Muslim, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Sucilianita Akbar menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut untuk merumuskan langkah konkret penanganan aktivitas keuangan ilegal.
“Kegiatan ini merupakan rapat lanjutan untuk melakukan pendalaman sekaligus pembahasan langkah-langkah konkret dalam menangani entitas yang terindikasi melakukan aktivitas keuangan ilegal,” ujarnya.
Fokus utama pembahasan mencakup pemetaan modus operandi pelaku serta penyusunan strategi pencegahan agar masyarakat tidak terjebak tawaran investasi atau keuntungan yang tidak masuk akal.
Diskominfo Kalsel juga berperan memperkuat keamanan informasi, khususnya dalam menghadapi maraknya penipuan berbasis digital.
“Diskominfo memberikan dukungan dari sisi keamanan informasi agar ruang digital tetap aman dari gangguan penipuan keuangan,” tambahnya.
Rapat ini turut melibatkan sejumlah instansi dalam Tim Satgas, seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, dan Badan Intelijen Daerah Kalimantan Selatan.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemprov Kalsel berharap pengawasan semakin efektif dan ekosistem keuangan daerah tetap aman, sehat, serta kondusif. (bin/mc)
